![Temukan di Google Play](https://paralegal.id/img/google-play.webp)
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 128 Tahun 2023
Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara
Jenis: Keputusan Menteri
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
bahwa dalam rangka melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan keanekaragaman hayati laut seperti terumbu karang, ikan karang, padang lamun, dan mangrove, perlu dilakukan perlindungan terhadap perairan di wilayah Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara.
bahwa perairan di wilayah Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara memiliki keunikan fenomena alam dan/atau keunikan yang alami dan berdaya tarik tinggi serta berpeluang besar untuk menunjang pengembangan perikanan dan pariwisata yang berkelanjutan.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kawasan Konservasi di Perairan di Wilayah Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2018
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 47 Tahun 2021
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026
Keputusan Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 177 Tahun 2024
Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal