Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6 Tahun 2024

Pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi Nasabah dan Transaksi Short Selling oleh Perusahaan Efek


Ditetapkan pada tanggal 1 April 2024
Jenis: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 8/OJK
Tambahan Lembaran Negara Nomor 76/OJK

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya

Konsiderans


Menimbang:
  1. bahwa untuk meningkatkan likuiditas dan pendalaman pasar keuangan melalui pembiayaan transaksi margin dan/atau transaksi short selling, serta untuk penguatan manajemen risiko, perlu dilakukan pembaharuan atas ketentuan terkait pembiayaan transaksi margin dan/atau transaksi short selling sehingga memenuhi kebutuhan pelaku pasar modal dan sejalan dengan praktek internasional.

  2. bahwa pembiayaan transaksi margin dan/atau transaksi short selling yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2020 tentang Pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi Nasabah dan Transaksi Short Selling oleh Perusahaan Efek belum dapat menampung kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sehingga perlu diganti.

  3. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi Nasabah dan Transaksi Short Selling oleh Perusahaan Efek.

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Sistem Informasi Pemantauan Emisi Industri Secara Terus Menerus


Rencana Induk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038


Pembentukan Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional terkait Rekomendasi Komite Anti Dumping Indonesia dan Rekomendasi Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia