Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.02/2020

Perubahan Ketiga atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan


Ditetapkan pada tanggal 29 Mei 2020
Jenis: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 140
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6521

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk menghadapi ancaman krisis ekonomi, stabilitas sistem keuangan, dan implikasi pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID- 19) yang berdampak pada sistem keuangan, perlu dilakukan upaya untuk melakukan kebijakan industri jasa keuangan;

  2. bahwa implikasi pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID- 19) telah berdampak pada sistem keuangan yang telah mengakibatkan menurunnya produktivitas dari para pelaku industri jasa keuangan sehingga pada akhirnya akan mengurangi kemampuan pelaku industri jasa keuangan untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk kewajiban membayar sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga;

  3. bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.02/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda Di Sektor Jasa Keuangan belum mengatur mekanisme penundaan penagihan sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga sehingga perlu disesuaikan;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590


Peraturan Pilihan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006

Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan


Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 2 Tahun 2020

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba


Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika


Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen


Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2020

Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat


Scroll to Top