Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.02/2020

Perubahan Ketiga atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan


Ditetapkan pada tanggal 29 Mei 2020
Jenis: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 140
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6521

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk menghadapi ancaman krisis ekonomi, stabilitas sistem keuangan, dan implikasi pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID- 19) yang berdampak pada sistem keuangan, perlu dilakukan upaya untuk melakukan kebijakan industri jasa keuangan;

  2. bahwa implikasi pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID- 19) telah berdampak pada sistem keuangan yang telah mengakibatkan menurunnya produktivitas dari para pelaku industri jasa keuangan sehingga pada akhirnya akan mengurangi kemampuan pelaku industri jasa keuangan untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk kewajiban membayar sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga;

  3. bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.02/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda Di Sektor Jasa Keuangan belum mengatur mekanisme penundaan penagihan sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga sehingga perlu disesuaikan;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590


Peraturan Pilihan

Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 5 Tahun 2017

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017

Perangkat Daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat


Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 21/11/PADG/2019

Batas Nilai Nominal Transaksi Melalui Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota


Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2020

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 90 Tahun 2014 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan


Scroll to Top