Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2017

Keterbukaan Informasi bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Dimohonkan Pernyataan Pailit


Ditetapkan pada tanggal 21 Juni 2017
Jenis: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 126
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6073

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal termasuk pengaturan mengenai keterbukaan informasi bagi emiten atau perusahaan publik yang dimohonkan pernyataan pailit beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan;

  2. bahwa untuk memberikan kejelasan dan kepastian mengenai pengaturan terhadap keterbukaan informasi bagi emiten atau perusahaan publik yang dimohonkan pernyataan pailit, ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai keterbukaan informasi bagi emiten atau perusahaan publik yang dimohonkan pernyataan pailit yang diterbitkan sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan perlu diubah ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Keterbukaan Informasi bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Dimohonkan Pernyataan Pailit;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 10 Tahun 2018

Kelas Jabatan di Lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia


Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020

Pedoman Coaching, Konseling, dan Mentoring di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara


Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.03/2017

Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan Bank


Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40 Tahun 2020

Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum bagi Satuan Kerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017

Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota