Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/11/PBI/2013

Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal


Ditetapkan pada tanggal 22 November 2013
Jenis: Peraturan Bank Indonesia
Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 187
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5466

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa dalam rangka peningkatan ketahanan, daya saing, dan efisiensi perbankan nasional, perlu dilakukan penataan terhadap pengaturan penyediaan dana dalam bentuk penyertaan modal sebagai salah satu kegiatan usaha bank;

  2. bahwa seiring dengan perkembangan kegiatan usaha bank dan dinamika global, dibutuhkan keleluasaan pada beberapa aspek dalam kegiatan penyertaan modal;

  3. bahwa sejalan dengan beberapa ketentuan Bank Indonesia yang terkait dengan penyertaan modal dan perkembangan standar internasional, perlu dilakukan harmonisasi ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian dalam kegiatan penyertaan modal;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu mengatur kembali Peraturan Bank Indonesia tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014

Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas


Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022

Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan


Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004

Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang Dilindungi Oleh Pemerintah


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.01/2020

Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur dan Wakil Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN


Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2018

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Badan Kepegawaian Negara