Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2021

Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek


Ditetapkan pada tanggal 25 November 2021
Jenis: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 259
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6739

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk meningkatkan jumlah investor serta mengoptimalkan potensi pasar modal Indonesia dan fungsi pemasaran dari perantara pedagang efek, diperlukan regulasi yang mendukung peningkatan kualitas keagenan yang sudah ada;

  2. bahwa perkembangan teknologi finansial yang sangat pesat dapat menjadi sarana distribusi produk pasar modal;

  3. bahwa untuk memperluas jaring layanan pasar modal dan meningkatkan sinergi dengan lembaga jasa keuangan lainnya, perlu memperluas cakupan kegiatan keagenan;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Mitra Pemasaran Perantara Pedagang Efek;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2019

Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.04/2021

Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Palestina tentang Fasilitasi Perdagangan untuk Produk Tertentu yang Berasal dari Wilayah Palestina


Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24 Tahun 2020

Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.02/2021

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik


Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 2 Tahun 2006

Optimalisasi Koordinasi Dalam Pemberantasa Tindak Pidana Korupsi