Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2024

Standar Halal dan Rekomendasi Kesesuaian Syariah Produk Alat Kesehatan


Ditetapkan pada tanggal 22 Maret 2024
Jenis: Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya

Konsiderans


Menimbang:
  1. bahwa kewajiban sertifikasi halal tidak hanya mencakup pada produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika, tetapi juga mencakup pada produk alat kesehatan yang merupakan bagian dari produk barang gunaan.

  2. bahwa produk alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada poin a beragam jenis dan bahannya, sehingga muncul pertanyaan dari masyarakat tentang jenis-jenis produk alat kesehatan yang wajib disertifikasi halal.

  3. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia perlu menetapkan fatwa tentang standar halal dan rekomendasi kesesuaian syariah produk alat kesehatan untuk dijadikan pedoman.

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Pencabutan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2012 tentang Kode Etik Aparatur Kementerian Badan Usaha Milik Negara


Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin


Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah


Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 99 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Tangerang


Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Derah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan