Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2019
Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Ditetapkan pada tanggal 9 September 2019
Jenis: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Jenis: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 158
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6380
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6380
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
Menimbang:
bahwa dengan beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan;
bahwa kesehatan bank pembiayaan rakyat syariah merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank maupun Otoritas Jasa Keuangan;
bahwa penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan bank pembiayaan rakyat syariah merupakan salah satu faktor yang memengaruhi sistem penilaian tingkat kesehatan;
bahwa penyempurnaan standar keuangan syariah merupakan salah satu faktor yang memengaruhi sistem penilaian tingkat kesehatan bank pembiayaan rakyat syariah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2021
Tata Cara Pelaporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015
Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Lembaga Negara dan Perangkat Daerah
Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2022
Standar Pelayanan Minimum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2022
Pedoman Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur
Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2021
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto