Data Peraturan Kamus Hukum Jabatan Fungsional Kontak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.03/2022

Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah


Ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2022
Jenis: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 37
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6764
Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa diperlukan sistem perbankan syariah yang sehat dan berkembang, serta mampu bersaing secara nasional maupun internasional;

  2. bahwa untuk menciptakan sistem perbankan syariah yang sehat serta dapat tumbuh stabil dan berkualitas, bank perlu menjaga kualitas aset dan membentuk penyisihan penilaian kualitas aset yang memadai;

  3. bahwa ketentuan mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2021

Batas Daerah Kabupaten Aceh Besar dengan Kabupaten Aceh Jaya Aceh

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021

Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2016

Tata Cara Pemeriksaan Setempat

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 3 Tahun 2022

Tata Cara Penanganan Pelaporan Pelanggaran Hukum di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi