Data Peraturan Kamus Hukum Jabatan Fungsional Kontak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2022

Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2018 tentang Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan


Ditetapkan pada tanggal 6 Juli 2022
Jenis: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk mendukung pasar pembiayaan perumahan dan permukiman yang efisien dan terjangkau, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan;

  2. bahwa untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan dengan tidak mengesampingkan aspek prudensial, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2018 tentang Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2018 tentang Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2018

Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.07/2020

Peta Kapasitas Fiskal Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019

Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 7 Tahun 2010

Pedoman Pelaksanaan Pasal 50 Huruf F Tentang Pengecualian Dari Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Perjanjian Dalam Rangka Keagenan