Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2019

Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset bagi Bank Umum


Ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2019
Jenis: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 61
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6329

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk meningkatkan intermediasi perbankan, diperlukan alternatif sumber pendanaan bagi bank selain dana pihak ketiga yaitu dengan melakukan aktivitas sekuritisasi aset;

  2. bahwa aktivitas sekuritisasi aset dapat meningkatkan risiko kredit bagi bank yang memiliki eksposur sekuritisasi sehingga mempengaruhi permodalan bank;

  3. bahwa aktivitas sekuritisasi aset merupakan produk keuangan global dengan kompleksitas yang tinggi sehingga diperlukan penerapan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan sesuai dengan standar internasional;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset bagi Bank Umum;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2019

Pedoman Penatausahaan Persediaan di Kementerian Ketenagakerjaan


Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK-II/2015

Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan


Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 42 Tahun 2021

Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2019

Batas Daerah antara Kota Salatiga dengan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019

Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan