Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2026

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah

Ditetapkan: 13 Januari 2026
Berlaku: 15 Januari 2026
Jenis: Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan

Status

Peraturan Perubahan:

  1. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025
    Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah
  2. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 11 Tahun 2025
    Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah
  3. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2026
    Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah
Download:
Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2026PDF

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023

Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38/KM.7/2023

Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023

Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 81 Tahun 2021

Pemberdayaan Karang Taruna

Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2021

Sistem Informasi Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2020

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi