Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2021

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Bidang Karantina Pertanian


Ditetapkan pada tanggal 15 Juni 2021
Jenis: Peraturan Menteri Pertanian
Berita Negara Tahun 2021 Nomor 726

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan dan Pasal 46 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan perlu menyusun Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan dan Pemeriksa Karantina Tumbuhan;

  2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina dan Pasal 46 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan perlu menyusun Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina dan Paramedik Karantina Hewan;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Bidang Karantina Pertanian;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.07/2020

Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2020


Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010

Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia


Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42 Tahun 2019

Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya untuk Pangan ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia


Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah


Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.05/2021

Rencana Bisnis Badan Penyelenggara Jaminan Sosial