Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2019

Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.020/5/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian


Ditetapkan pada tanggal 11 Februari 2019
Jenis: Peraturan Menteri Pertanian

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.020/5/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian telah ditetapkan organisasi dan tata kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian;

  2. bahwa seiring dengan dinamika lingkungan strategis dan kebijakan pembangunan pertanian, dipandang perlu menyempurnakan tugas dan fungsi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian;

  3. bahwa sesuai dengan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/15/M.K.T.01/2019 tanggal 25 Januari 2019, perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian telah disetujui penyempurnaan tugas dan fungsi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana · dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.020/5/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590


Peraturan Pilihan

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007

Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal


Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020

Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia


Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi


Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982

Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Diplomatic Relations and optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality, 1961) dan Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsionalnya mengenai hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations Concerning Acquisition of Nationality, 1963)


Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

Merek


Scroll to Top