Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2020

Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengiriman Pasukan Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia


Ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2020
Jenis: Peraturan Menteri Pertahanan
Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1752

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengiriman Pasukan Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia sudah tidak sesuai dengan mekanisme penyiapan pasukan misi pemeliharaan perdamaian yang diberlakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sehingga perlu disesuaikan;

  2. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengiriman Pasukan Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diubah;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengiriman Pasukan Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2022

Penggantian Kerugian Negara untuk Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Badan Informasi Geospasial


Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 11 Tahun 2021

Persyaratan dan Tata Cara Pembentukan dan/atau Perubahan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia


Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017

Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)


Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018

Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum