Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 61/M-IND/PER/7/2014

Bahan Baku Daur Ulang untuk Industri Peleburan Baja


Ditetapkan pada tanggal 2 Juli 2014
Jenis: Peraturan Menteri Perindustrian
Berita Negara Tahun 2014 Nomor 917

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya

Konsiderans


Menimbang:
  1. bahwa industri peleburan baja merupakan industri strategis yang mendukung industri baja nasional yang banyak menyerap tenaga kerja dan berperan dalam penyiapan material untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia;

  2. bahwa sebagian besar industri peleburan baja nasional menggunakan bahan baku daur ulang berbentuk skrap besi dan baja yang mengandung material ikutan (impurities);

  3. bahwa dengan proses pengolahan bahan baku daur ulang, industri peleburan baja dapat meningkatkan efisiensi proses produksi;

  4. bahwa bahan baku daur ulang berbentuk skrap besi dan baja yang dilebur dengan teknologi proses peleburan pada temperatur di atas 1500° C dan mengubah material ikutan (impurities) menjadi debu dan terak sehingga dampak lingkungan terkendali;

  5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu mengatur kualitas dan kriteria bahan baku daur ulang besi dan baja dengan menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Bahan Baku Daur Ulang untuk Industri Peleburan Baja;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial


Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Instansi Pemerintah atau Badan Hukum


Batas Daerah Kabupaten Dairi dengan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara


Penetapan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023


Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat