Premium

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/PER/7/2013

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin, dan Mesin Cuci Secara Wajib

Status: Tidak Berlaku
Ditetapkan: 2 Juli 2013
Jenis: Peraturan Menteri Perindustrian

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan

Status

Dicabut dengan:

  1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2025
    Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Elektronika Rumah Tangga Secara Wajib

Konsiderans

Menimbang:

  1. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri nasional dan menjamin mutu hasil industri, melindungi konsumen atas mutu produk industri serta menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil di bidang industri elektronika, perlu memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) atas 3 (tiga) produk elektronik yang meliputi Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin, dan Mesin Cuci secara wajib.

  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pendingin Ruangan, Lemari Pendingin, dan Mesin Cuci Secara Wajib.

Download:
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/PER/7/2013PDF

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2020

Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini terkait Angkutan Udara (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Independent State of Papua New Guinea relating to Air Transport)

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 18/M-IND/PER/2/2015

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Perindustrian

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2013

Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2023

Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara