Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 54 Tahun 2020

Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 99 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Tangerang


Ditetapkan pada tanggal 3 Agustus 2020
Jenis: Peraturan Menteri Perhubungan
Berita Negara Tahun 2020 Nomor 925

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa Politeknik Pelayaran Banten ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum berdasarkan Keputusan Menteri ‘ Keuangan Republik Indonesia Nomor 1270/KMK.05/2015 sehingga pengelolaannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang badan layanan umum;

  2. bahwa ketentuan Pasai 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana' telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum mengatur mengenai standar pelayanan pada Politeknik Pelayaran Banten ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 99 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Tangerang;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590


Peraturan Pilihan

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019

Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan


Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 5 Tahun 2018

Pengukuran Tata Kelola Kepolisian Negara Republik Indonesia


Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan


Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani


Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 20/15/PADG/2018

Penyelenggaraan Setelmen Dana Seketika Melalui Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement


Scroll to Top