Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2019

Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Makassar


Ditetapkan pada tanggal 29 Juli 2019
Jenis: Peraturan Menteri Perhubungan
Berita Negara Tahun 2019 Nomor 885

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk pembaharuan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perhubungan, perlu dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan melalui perubahan bentuk Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Makassar menjadi Politeknik Penerbangan Makassar;

  2. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi, perlu menyusun organisasi dan tata kerja Politeknik Penerbangan Makassar;

  3. bahwa untuk menata organisasi dan tata kerja pada Politeknik Penerbangan Makassar, Kementerian Perhubungan telah mendapatkan Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor B/584/M.KT.01/2019 tanggal 09 Juli 2019 perihal Penataan Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dan Persetujuan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam Surat Nomor B/62/M/KB.03.00/2019 tanggal 18 Februari 2019 tentang Rekomendasi Perubahan Bentuk Akademik Teknik dan Keselamatan Penerbangan Makassar menjadi Politeknik Penerbangan Makassar;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Makassar;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019

Investasi Pemerintah


Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan


Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi


Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2012

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi


Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014

Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif