Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2019

Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Indonesia Curug


Ditetapkan pada tanggal 29 Juli 2019
Jenis: Peraturan Menteri Perhubungan
Berita Negara Tahun 2019 Nomor 884

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk pembaharuan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perhubungan, perlu dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan melalui perubahan bentuk kelembagaan Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia menjadi Politeknik Penerbangan Indonesia Curug;

  2. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi, perlu menyusun organisasi dan tata kerja Politeknik Penerbangan Indonesia Curug;

  3. bahwa untuk menata organisasi dan tata kerja pada Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, Kementerian Perhubungan telah mendapatkan Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor B/584/M.KT.01/2019 tanggal 09 Juli 2019 perihal Penataan Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dan Persetujuan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam Surat Nomor B/63/M/KB.03.00/2019 tanggal 18 Februari 2019 tentang Rekomendasi Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia menjadi Politeknik Penerbangan Indonesia Curug;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Penerbangan Indonesia Curug;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015

Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Viet Nam (Extradition Treaty between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Viet Nam)


Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008

Ombudsman Republik Indonesia


Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2020

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan


Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2020

Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan


Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika