Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019

Penyelenggaraan Ujian yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional


Ditetapkan pada tanggal 10 Desember 2019
Jenis: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1590

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa sistem pendidikan harus mendorong tumbuhnya praktik belajar-mengajar yang menumbuhkan daya nalar dan karakter peserta didik secara utuh;

  2. bahwa untuk mendorong praktik belajar-mengajar sebagaimana dimaksud dalam huruf a, satuan pendidikan diberikan keleluasaan untuk berinovasi dalam menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada peserta didik;

  3. bahwa pengaturan mengenai penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dan penilaian hasil belajar oleh Pemerintah Pusat belum dapat mengakomodir kebutuhan hukum di masyarakat;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penyelenggaraan Ujian yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2021

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana


Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/10/PBI/2014

Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri


Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015

Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor


Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2022

Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi


Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021

Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia