Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2024

Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga


Ditetapkan: 21 Agustus 2024
Jenis: Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya

Konsiderans


Menimbang:
  1. bahwa untuk menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah, perlu melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

  2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional wajib melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dengan menyediakan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan anggaran.

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional


Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu


Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah


Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya


Harga Patokan Ekspor dan Harga Referensi atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar