Penyelenggaraan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
Jenis: Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga
Menimbang:
bahwa pengibaran Bendera Pusaka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, sebagai momentum sejarah yang harus diperingati oleh seluruh bangsa Indonesia;
bahwa untuk menumbuhkan dan memantapkan nilai-nilai kebangsaan, persatuan dan kesatuan, cinta tanah air, serta rela berkorban untuk bangsa dan Negara, pengibaran Bendera Pusaka dilakukan oleh putra putri terbaik dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
bahwa Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 0033 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka perlu mencantumkan secara utuh landasan historis dan sistem seleksi yang mampu mencetak anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang berkualitas sehingga perlu diganti dengan Peraturan Menteri yang baru;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id.
Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20 Tahun 2020
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan secara Wajib
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.01/2017
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.01/2016 tentang Manajemen Talenta Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa