Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2022

Klasifikasi Arsip Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia


Ditetapkan pada tanggal 6 Januari 2022
Jenis: Peraturan Menteri Luar Negeri
Berita Negara Tahun 2022 Nomor 37

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk tertib arsip di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia, perlu disusun klasifikasi arsip sebagai pedoman dalam penciptaan, pengendalian, penggunaan, penyimpanan, penemuan kembali dan penyusutan arsip di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;

  2. bahwa ketentuan mengenai klasifikasi arsip yang berlaku di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia perlu disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan pengaturan mengenai kearsipan;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Klasifikasi Arsip Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 7 Tahun 2018

Klasifikasi Arsip di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional


Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2018

Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal


Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/SEOJK.03/2019

Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah


Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020


Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 24 Tahun 2015

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja