Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 10 Tahun 2020

Tata Cara Penanganan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana di Lingkungan Kementerian Luar Negeri


Ditetapkan pada tanggal 2 Juni 2020
Jenis: Peraturan Menteri Luar Negeri
Berita Negara Tahun 2020 Nomor 624

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana yang diajukan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada pemerintah negara asing maupun permintaan yang diajukan oleh pemerintah negara asing kepada Pemerintah Republik Indonesia dilakukan secara langsung atau melalui saluran diplomatik;

  2. bahwa permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana yang dilakukan melalui saluran diplomatik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana disampaikan kepada Kementerian Luar Negeri;

  3. bahwa untuk meningkatkan koordinasi dalam penanganan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana di lingkungan Kementerian Luar Negeri secara tertib, tepat, efektif, dan efisien, perlu mengatur mengenai tata cara penanganan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Tata Cara Penanganan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana di Lingkungan Kementerian Luar Negeri;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 60 Tahun 2020

Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2020 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perindustrian


Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018

Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Terintegrasi dengan Izin Lingkungan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik


Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 92/PER/B5/2011

Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana


Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014

Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara