Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Jenis: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Menimbang:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.19/Menlhk-II/2015 telah ditetapkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Aparatur Sipil Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 telah ditetapkan Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
bahwa berdasarkan Surat Edaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor SE-08/01/10/2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, setelah diberlakukannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, secara signifikan mengubah mekanisme LHKPN terutama terkait saat munculnya kewajiban penyampaian LHKPN, periode posisi harta kekayaan, batas akhir penyampaian LHKPN serta media penyampaian yang digunakan;
bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, perlu penambahan materi dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.19/Menlhk-II/2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id.
Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2018
Pengangkatan, Syarat, dan Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 66 Tahun 2020
Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016
Pedoman Retensi Arsip Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata