Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.65/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017

Pemetaan Proses Bisnis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan


Ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2017
Jenis: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1911

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk penyelenggaraan tata pemerintah yang baik, efektif, efisien dan akuntabel, maka diperlukan proses bisnis yang memuat seluruh proses sesuai dengan tugas dan fungsi struktur organisasi yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pemetaan Proses Bisnis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2017

Jadwal Retensi Arsip Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan


Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2019

Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional


Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2018

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia


Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2020

Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.06/2020

Pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi