Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2017

Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Negara/Lembaga


Ditetapkan pada tanggal 19 Juni 2017
Jenis: Peraturan Menteri Keuangan
Berita Negara Tahun 2017 Nomor 865

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa ketentuan mengenai pemberian tunjangan kinerja pegawai pada setiap kementerian negara/lembaga telah diatur dalam Peraturan Presiden mengenai pemberian tunjangan kinerja pegawai pada setiap kementerian negara/lembaga;

  2. bahwa agar pembayaran belanja pegawai yang berupa tunjangan kinerja pegawai pada kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu mengatur ketentuan mengenai pembayaran tunjangan kinerja pegawai pada kementerian negara/lembaga;

  3. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Menteri Keuangan berwenang mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembayaran belanja pegawai;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Negara/Lembaga;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590


Peraturan Pilihan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996

Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971 (Konvensi Psikotropika 1971)


Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2020

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi


Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara


Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 7 Tahun 2020

Tata Cara Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia secara Wajib


Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian


Scroll to Top