Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2020

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah


Ditetapkan pada tanggal 24 Juni 2020
Jenis: Peraturan Menteri Keuangan
Berita Negara Tahun 2020 Nomor 664

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Menteri Keuangan perlu membentuk Sekretariat Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah;

  2. bahwa pembentukan Sekretariat Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat nomor B/509/M.KT.01/2020 tanggal 26 Mei 2020;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590


Peraturan Pilihan

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010

Program Penjaminan Simpanan


Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2020

Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa


Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2020

Organisasi dan Tata Kerja Balai Layanan Pemetaan Kompetensi


Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018

Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja sama di Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea on Cooperation in the Field of Defense)


Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018

Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif


Scroll to Top