Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2016

Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Ketenagakerjaan


Ditetapkan pada tanggal 8 September 2016
Jenis: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1368

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan rekomendasi hasil pemetaan urusan pemerintahan konkuren di daerah berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100/2948/SJ, tanggal 08 Agustus 2016, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Ketenagakerjaan;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 4 Tahun 2020

Perubahan Kedua atas Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Mempekerjakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara


Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2019

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia


Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020


Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 6 Tahun 2018

Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia


Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2016

Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Aceh, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Aceh