Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2021

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Arab Saudi


Ditetapkan pada tanggal 8 Februari 2021
Jenis: Peraturan Menteri Kesehatan
Berita Negara Tahun 2021 Nomor 139

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk mendukung kesehatan jemaah haji agar dapat menunaikan ibadah sesuai dengan ketentuan syariat, perlu dilaksanakan pembinaan, pelayanan, dan pelindungan kesehatan jemaah haji melalui penyelenggaraan kesehatan haji;

  2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Kementerian Kesehatan melaksanakan pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan ibadah haji di bawah koordinasi menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang agama;

  3. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan kesehatan haji melalui koordinasi dan kolaborasi sumber daya manusia yang bertugas di Arab Saudi, diperlukan suatu petunjuk teknis penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Arab Saudi;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2014

Pemasukan Alat Kesehatan melalui Mekanisme Jalur Khusus (Special Access Scheme)


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.08/2020

Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur


Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007

Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat


Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 7 Tahun 2020

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila