Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020

Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Ditetapkan pada tanggal 26 Oktober 2020
Jenis: Peraturan Menteri Kesehatan
Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1539

Download:
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020

Konsiderans
Menimbang:

  1. bahwa untuk melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi dalam mewujudkan organisasi yang lebih proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas politeknik kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja politeknik kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan;

  2. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

  3. bahwa penataan organisasi dan tata kerja politeknik kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/890/M.KT.01/2020 tanggal 16 Juli 2020;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 267 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020

Pembentukan Undang-Undang

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2015

Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham Oleh Emiten Syariah Atau Perusahaan Publik Syariah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020

Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2021

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Batang Konduktor dari Tembaga (Copper Bus Bars) secara Wajib