Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2014
Petunjuk Pelaksanaan Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Kesehatan
Ditetapkan pada tanggal 16 September 2014
Jenis: Peraturan Menteri Kesehatan
Jenis: Peraturan Menteri Kesehatan
Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1403
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
Menimbang:
bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan acara Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berkaitan dengan acara kenegaraan atau acara resmi, perlu didukung oleh pelayanan keprotokolan yang proporsional, profesional, dan optimal;
bahwa agar pelayanan keprotokolan Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan dapat dilaksanakan dengan tertib, aman, dan lancar, diperlukan petunjuk pelaksanaan keprotokolan Menteri, Wakil Menteri dan Pejabat Eselon I yang komprehensif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Pelaksanaan Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2021
Pendidikan dan Pelatihan Bidang Penataan Ruang dan Pembinaan Profesi Perencana Tata Ruang
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 37/KMA/SK/II/2017
Peningkatan Kelas pada Dua Puluh Sembilan Pengadilan Agama Kelas II Menjadi Kelas I B dan Dua Puluh Satu Pengadilan Agama Kelas I B Menjadi Kelas I A
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2015
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota