Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 271/KMA/SK/X/2013

Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. bahwa, dalam rangka menciptakan harmonisasi dan sinkronisasi yang lebih baik serta meningkatkan kualitas kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, perlu mengatur pedoman penyusunan kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana · dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia;