Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2019

Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan


Ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2019
Jenis: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1314

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk perlindungan dan pemberdayaan Pelaku Utama kelautan dan perikanan, percepatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan serta menciptakan efektivitas dan efisiensi program Kementerian Kelautan dan Perikanan agar tepat sasaran dan pendataan kepada Pelaku Utama kelautan dan perikanan, diperlukan Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan;

  2. bahwa dengan melihat kondisi pelaksanaan Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan yang sangat dinamis, perlu melakukan peninjauan terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kartu Pelaku Utama Sektor Kelautan dan Perikanan;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590


Peraturan Pilihan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil


Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan


Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000

Serikat Pekerja/Serikat Buruh


Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/2/PBI/2019

Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa


Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2017

Pengesahan Protocol on the Legal Framework to Implement the ASEAN Single Window (Protokol mengenai Kerangka Hukum untuk Melaksanakan ASEAN Single Window)


Scroll to Top