Organisasi dan Tata Kerja Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi
Jenis: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
bahwa untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas lulusan pendidikan, kemampuan profesional sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan, serta mengembangkan pendidikan vokasi di bidang kelautan dan perikanan, perlu mendirikan Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan di Wakatobi;
bahwa untuk penyelenggaraan Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi, perlu mengatur organisasi dan tata kerja Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi;
bahwa pendirian Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/212/M.KT.01/2018, tanggal 21 Maret 2018;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 250 Tahun 2023
Penerima Penghargaan Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak Tahun 2023
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024
Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut
Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/7/PBI/2019
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/10/PBI/2018 tentang Transaksi Domestic Non-Deliverable Forward
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022
Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat