
Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2023
Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah dan/atau Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
Jenis: Peraturan Bupati
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
bahwa dalam rangka mendorong penyelenggara pelayanan publik yang berkualitas dan mendorong partisipasi masyarakat di Daerah dalam penilaian kinerja pelayanan, diperlukan suatu sarana yang aplikatif dan mudah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat.
bahwa untuk menjamin kesamaan pengertian dan pemahaman yang rinci mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan survei kepuasan masyarakat, perlu disusun pedoman penyelenggaraan survei kepuasan masyarakat bagi perangkat daerah dan/atau unit penyelenggara pelayanan publik.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan survei kepuasan masyarakat.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah dan/atau Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2020
Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi kepada Dinas Sosial Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2021
Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 20/19/PADG/2018
Indonesia Overnight Index Average dan Jakarta Interbank Offered Rate
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 19 Tahun 2022
Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017
Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi