Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2023

Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah dan/atau Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur


Ditetapkan: 4 April 2023
Jenis: Peraturan Bupati

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan

Konsiderans


Menimbang:
  1. bahwa dalam rangka mendorong penyelenggara pelayanan publik yang berkualitas dan mendorong partisipasi masyarakat di Daerah dalam penilaian kinerja pelayanan, diperlukan suatu sarana yang aplikatif dan mudah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat.

  2. bahwa untuk menjamin kesamaan pengertian dan pemahaman yang rinci mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan survei kepuasan masyarakat, perlu disusun pedoman penyelenggaraan survei kepuasan masyarakat bagi perangkat daerah dan/atau unit penyelenggara pelayanan publik.

  3. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan survei kepuasan masyarakat.

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah dan/atau Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang


Investasi Pemerintah pada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah


Standar Program Fellowship Movement Disorder Dokter Spesialis Neurologi


Pemanfaatan dan Pengamanan Data Kependudukan di Daerah


Daftar Subjek Hukum Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Telah Terbangun Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan yang berproses atau ditolak permohonannya di Kementerian Kehutanan