Data Peraturan Kamus Hukum Jabatan Fungsional Kontak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2019

Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan


Ditetapkan pada tanggal 15 Mei 2019
Jenis: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Berita Negara Tahun 2019 Nomor 598
Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan untuk mempermudah implementasi penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan, perlu mengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 72/PERMEN-KP/2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan;

  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2019

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017

Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72/M-DAG/PER/10/2014

Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017

Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai