Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.84/MENHUT-II/2014

Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/MENHUT-II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu dan Areal Reklamasi dan Revegetasi untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan


Ditetapkan pada tanggal 29 September 2014
Jenis: Peraturan Menteri Kehutanan
Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1445

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/MENHUT-II/2008 telah ditetapkan tata cara penentuan luas areal terganggu dan areal reklamasi dan revegetasi untuk perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan

  2. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan, perlu penyempurnaan tata kelola pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/MENHUT-II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu dan Areal Reklamasi dan Revegetasi untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2021

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral


Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2004

Pembentukan Pengadilan Tinggi Maluku Utara


Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.05/2015

Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter pada Lembaga Jasa Keuangan


Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/6/PBI/2016

Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2019

Batas Daerah antara Kota Salatiga dengan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah