Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2021

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal


Ditetapkan pada tanggal 7 Oktober 2021
Jenis: Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1137

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kementerian Investasi dan ketentuan Pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;

  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/911/M.KT.01/2021 tanggal 29 September 2021, perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2020

Pedoman Umum Supervisi dan Pendampingan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Utama Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2020


Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 60 Tahun 2020

Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2020 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perindustrian


Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah


Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2015

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Peningkatan Produktivitas