Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021

Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan


Ditetapkan pada tanggal 29 Januari 2021
Jenis: Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Berita Negara Tahun 2021 Nomor 100

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk mengakomodir perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan, perlu melakukan restrukturisasi organisasi dan tata kerja Balai Harta Peninggalan;

  2. bahwa Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi dan tata kerja, sehingga perlu diganti;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2021

Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penetapan Daftar Bursa dan Kontrak Berjangka Luar Negeri Dalam Rangka Penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Luar Negeri


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2020

Batas Daerah Kabupaten Puncak dengan Kabupaten Mimika Provinsi Papua


Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2019

Pencabutan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah/Madrasah


Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung


Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2015

Pelayanan Laboratorium Pemeriksa HIV dan Infeksi Oportunistik

Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak