Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2016

Sistem Database Pemasyarakatan

1. bahwa informasi data pemasyarakatan sebagai upaya dalam meningkatkan pelayanan publik kepada instansi pemerintah, masyarakat, dan warga binaan pemasyarakatan tentang pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan;

2. bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan, perlu dibentuk sistem informasi data Pemasyarakatan;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Sistem Database Pemasyarakatan;