Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 37 Tahun 2016

Tata Cara Pengambilan, Perumusan, dan Identifikasi Teraan Sidik Jari

Dicabut dengan:

1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2024
   Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum di Bidang Daktiloskopi

1. bahwa teraan sidik jari merupakan identitas diri seseorang atau bukti diri yang bersifat alamiah, tidak berubah, dan tidak sama pada setiap orang dapat dijamin kebenarannya secara ilmiah;

2. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan keseragaman pengambilan teraan sidik jari yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang tepat dan berfungsi sebagai data keamanan bagi seseorang, perlu mengatur mengenai tata cara pengambilan, perumusan, dan identifikasi teraan sidik jari;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengambilan, Perumusan, dan Identifikasi Teraan Sidik Jari;