Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2019

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia


Ditetapkan pada tanggal 29 Oktober 2019
Jenis: Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1360

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pembangunan zona integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu disusun panduan bagi satuan kerja dalam melaksanakan pembangunan Zona Integritas sesuai dengan tugas fungsi dan wewenangnya masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

  2. bahwa ketentuan hukum yang mengatur mengenai pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pembangunan Zona Integritas;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590


Peraturan Pilihan

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002

Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen


Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2016

Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Serta Harga Gas Bumi


Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2020

Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter


Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 1 Tahun 2008

Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Umum serta Perbendaharaan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.02/2019

Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik


Scroll to Top