Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2019

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum melalui Penyesuaian/Inpassing


Ditetapkan pada tanggal 30 September 2019
Jenis: Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1514

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa dalam rangka pengembangan karir, profesionalisme aparatur sipil negara dan peningkatan kinerja organisasi serta guna untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional Penyuluh Hukum, perlu mengangkat pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat melalui Penyesuaian/Inpassing;

  2. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum melalui Penyesuaian/Inpassing sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan Jabatan Fungsional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing, sehingga perlu diganti;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum melalui Penyesuaian/Inpassing;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019

Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang


Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional


Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 14 Tahun 2010

Penanganan Ancaman Kimia, Biologi, dan Radioaktif


Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan


Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020