Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2018

Pedoman Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum

1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pedoman Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum;