Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2022

Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan


Ditetapkan pada tanggal 25 Maret 2022
Jenis: Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Berita Negara Tahun 2022 Nomor 318

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk optimalisasi tugas dan fungsi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di bidang geologi kelautan, serta penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah dan dinamika perkembangan organisasi, perlu membentuk unit pelaksana teknis di bidang survei dan pemetaan geologi kelautan;

  2. bahwa pembentukan unit pelaksana teknis di bidang survei dan pemetaan geologi kelautan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai pembentukan Balai Besar di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Survei dan Pemetaan Geologi Kelautan;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2017

Kontrak Bagi Hasil Gross Split


Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/9/PBI/2013

Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/13/PBI/2008 tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara


Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2020

Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Luar Negeri


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.05/2020

Penempatan Uang Negara pada Bank Umum dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional