Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri

Dicabut dengan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 2022
   Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri

1. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya, jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas harus mempunyai kompetensi pemerintahan;

2. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan mengenai pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri;