Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2015

Batas Daerah Kabupaten Maluku Tengah dengan Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku


Ditetapkan pada tanggal 11 Agustus 2015
Jenis: Peraturan Menteri Dalam Negeri
Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1260

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Maluku Tengah dengan Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku;

  2. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Maluku Tengah dengan Kabupaten Seram Bagian Timur sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Timur dengan difasilitasi oleh Provinsi Maluku dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Maluku Tengah dengan Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2020

Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik


Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2020

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian


Peraturan Kejaksaan Nomor 12 Tahun 2020

Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024


Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019

Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan


Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2020

Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan