Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2019

Batas Daerah antara Kabupaten Jember dengan Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur

Ditetapkan pada tanggal 16 Juli 2019
Jenis: Peraturan Menteri Dalam Negeri
Berita Negara Tahun 2019 Nomor 963

Download:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2019

Konsiderans
Menimbang:

  1. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur perlu ditetapkan batas daerah secara tegas antara Kabupaten Jember dengan Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur;

  2. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Jember dengan Kabupaten Bondowoso sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Jember dan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Jember dengan Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan

Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 7 Tahun 2020

Organisasi dan Tata Kerja Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Cibodas

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999

Label dan Iklan Pangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2020

Barang dan Persyaratan Barang yang dapat Disimpan dalam Sistem Resi Gudang

Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2018

Pengesahan First Protocol to Amend the Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (Protokol Perubahan Pertama Terhadap Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru)

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999

Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara

Scroll to Top